Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa kawasan hutan tidak bisa dimiliki masyarakat, apalagi dijualbelikan. "Hutan tanah tidak boleh dimiliki, tetapi pinjam pakai untuk kepentingan bangsa," kata Zulkifkli Hasan saat menghadiri pencanangan program penanaman 1 miliar pohon di kawasan Pertamina Geothermal Energi Kamojang, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/12).

Dihadapan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung dan Garut, pimpinan Pertamina dan masyarakat, Zulkifli menegaskan dalam undang-undang diatur perbedaan dalam mengatur pertanahan dan kehutanan.

Pertanahan seperti perkebunan atau perumahan, kata Zulkifli bisa dijadikan hak milik maupun diperjualbelikan, sedangkan tanah hutan tidak bisa dimiliki kecuali milik negara.

"Seperti perkebunan perumahan itu tidak ada kaitannya dengan kementerian kehutanan dan hutan tanah itu tidak boleh dimiliki," katanya.

Meskipun hutan bisa dimanfaatkan masyarakat, kata Zulkifli tetap harus mengikuti aturan yang tidak mengganggu kerusakan hutan seperti di kawasan tanah hutan tidak boleh diganti tanaman sayur atau kentang karena akan berdampak terjadinya bencana alam seperti longsor.

"Kalau kehutanan boleh dikelola rakyat tapi milik negara. Hutan lindung tidak boleh diganti tanaman sayur atau kentang, karena akan berdampak bencana," jelasnya. www.Republik.co.id

Boedhi Wijardjo Direktu Curren Asia dan Pendiri RACA Institute mengatakan bahwa, Dari proses perjalanan panjang selama ini serta dari hasil diskusi kami dengan beberapa kelompok tani tingkat propinsi bahwa proses yang berkembang hingga akhir diskusi yang dilakukan adalah yang menjadi titik tolak terjadinya marginalisasi yang mana titik tekannya bukan hanya pada kaum tani tetapi juga pada petani perempuan karena implikasi berikutnya adalah yang jauh lebih besar pengaruh ini adalah petani perempuan.

Beliau mengungkapkan bahwa ada beberapa persoalan yang menurut hematnya bahwa hingga sekarang ini, dimana persoalan-persoalan semakin memutar, menjauh dan semakin membesar yang mana tidak tersentuh oleh kebijakan:

1.       Ketidak ketersediaan tanah terhadap petani

2.       Melemahnya akses kaum tani terhadap pasar

3.       Ketergantungan dalam budidaya pertanian

Dengan ke-tidak pastian itulah sehingga melahirkan problem-problem yang terjadi dan diterima oleh kaum tani selama ini.

Lebih lanjut belau mengatakan, Kemarin wakil presiden Boediono pernah mengatakan bahwa “ada 28 komuditas pangan yang di impor pada tahun ini dan menghabiskan Uang sebesar 5,36 Miliar dan Beras 2 jt ton/tahun” ini yang dilontarkan pada hari pangan sedunia dan ini sangat sedih sekali kita mendengarnya mengingat lahan kita yang sangat luas dan subur.

Proses marginalisasi petani yang terjadi selama ini adalah merupakan bukti otentik bahwa lemahnya perlindungan terhadap kaum tani, kalau kita mencermati banyak sekali undang-undang yang menyebut soal perlindungan tetapi fakta empirik memperlihatkan bahwa nasip petani tetap bukan menjadi hal yang perlu padahal sama-sama kita tau bahwa petani sudah ada sejak dulu “sebelum negeri ini di bentuk” dan merupakan Angkor dari pada negeri ini, oleh karena itu kami menganggap serius dan pentingnya RUU PPP ini di buat.

 

“Kalau undang-undang Perlindungan buruh ada! Kenapa petani yang sejak dulu ada tidak pernah di pikirkan! ADA APA INI ?!”