Selama kurun waktu 40 tahun terakhir, terdapat banyak oembelajaran pointing tentang strategi gerakan bantuan hokum diindonesia, pertama gerakan bantuan hokum hanya bisa hidup dan berkembang jika bekerja dalam konteks persoalan social, ekonomi politik dan budaya dimasyarakat. Dengan demikian, upaya peningkatan kesadaran hokum dan keterampilan bantuan hokum hanya bisa berjalan efektif jika dikaitkan dengan persoalan keadilan yang dialami oleh masyarakat dampingan. Kedua, persoalan dalam penguatan akses keadilan bagi kelompok masyarakat miskin dan marginal di Indonesia pertama-tama bukanlah persoalan teknik hokum menyangkut pengetahuan dan keterampilan hokum melainkan ketentuan pada upaya penguatan posisi tawar kelompok masyarakat miskin dan marginal tersebut berharap dengan kepentingan social, politik, dan ekonomi pihak lain. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bantuan hokum tidak memadai kecuali dilengkapi dengan upaya penguatan organisasi masyarakat dampingan. Ketiga, keberlanjutan upaya bantuan hukum dalam konteks Indonesia dengan tantangan geografis dan sebaran informasi yang tidak merata sangat ditentukan oleh keterlibatan dan partisipasi kelompok masyarakat dalam proses penyadaran dan keterampilan penanganan kasus. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan bantuan hukum sudah saatnya dilihat dari semakin menurunnya ketergantungan kelompok masyarakat yang didampingi.

Sumber: Justice for the poor